contoh naskah akademik undang undang. muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. contoh naskah akademik undang undang

 
 muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingancontoh naskah akademik undang undang  Kembali PETUNJUK PENGGUNAAN

U Badan/Pengarang. Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup: 14. Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang. , M. Show abstract. UU No. Naskah Akademik Raperda KTR Kabupaten Bandung 9 D. muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Pada IASP 2020, empat komponen akreditasi, yakni 1) mutu lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) manajemen sekolah/madrasah, disebut dengan komponen akreditasi utama 164 f NASKAH AKADEMIK IASP2020 yang mengukur kinerja (performance) satuan pendidikan (Tabel 5). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), tidak mengatur DesaUndang-undang ini mengatur usia perkawinan dengan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah persoalan hukum yang serius karena memberikan kesempatan kepada. Konsep Pusat PUU BKD NA RUU Keolahragaan 10 Juli 2020 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEOLAHRAGAAN TIM PENYUSUN RUU TENTANG. Perkembangan politik hukum Indonesia di era reformasi. pembahasan . 3. -Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017, disebutkan bahwa naskah akademik akan menghasilkan suatu perundang-undangan yang baik lantaran memuat kondisi hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. H. Pada titik inilah, naskah akademik ini menemui urgensinya sebagai refleksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3 2011) menentukan, Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik (Pasal 63 jo Pasal 56 ayat (2) UU PDRD 2009). METODE II. Mekanisme Penyelesaian Konflik Dalam hal terjadi perselisihan atau konflik dalam pengelolaan sampah yang disebabkan oleh: 1. Semoga bisa dicermati oleh para budayawan dan para pemikir yang ingin turut serta. Ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang terdapat dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Menurut Perpres Nomor 68 Tahun 2005, naskah akademik adalah naskah terkait konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang, yang dapat dipertanggunjawabkan secara ilmiah. 02. 000 anggota Polri, dan 330. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni mengantarkan rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, maka dibentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Metode Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi dokumen dalam bentuk undang-undang serta peraturan lain yang berlaku, survei perilaku merokok dan dukungan terhadap pemberlakukan KTR di Kabupaten Bandung, serta melakukan telaah dari hasil studi lainnya. *) (2) Setiap rancangan undang­undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BAB I PENDAHULUAN A. 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim-Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah:. Jakarta, Oktober 2012 A. Tim Redaksi. 3. Kekhasan dan local value yang kuat“Naskah akademik adalah naskah hasil pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara. 2 DAFTAR ISI. Latar belakang GEPENG (gelandangan-pengemis) yaitu orang yang tidak memiliki tempat tinggal di suatu tempat dan berprofesi sebagai pengemis atau pemintaminta, termasuk ANJAL (anak jalanan). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab Pendahuluan. Sampai sekarang Indonesia pernah memiliki UU No. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo. C. Dengan dukungan naskah akademik yang memadai diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol 6. H. Tipe Dokumen MONOGRAFI HUKUM. U Badan/Pengarang-Subjek. 20 Dalam perkembangannya pengertian dan pengaturan NA diakomodir dalam peraturan perundang-undangan saat ini, antara lain: 1) Undang. Contoh undang-undang lain yang mengatur ketentuan peralihan seperti UU Guru dan Dosen adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek 2016). Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan. Tanggal: 4 Mei 2011. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) B. Naskah Akademik sangat membantu Anggota Dewan atau siapa pun yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, karena semua data, informasi dan pemikiran akademik yang terkait dengan substansi terkumpulkan dalam dokumen Naskah Akademik ini. G. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Temanggung ini adalah sebagai berikut: a. Antara lain, dari pegiat pendidikan formal, nonformal, dan. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik. , M. 2. Diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Dokumen ini juga memberikan contoh naskah akademik RUU tentang. 01. TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan Naskah Akademik melalui tahapan sebagai berikut: a. Naskah Akademik ini, maka permasalahan yang urgen untuk dikaji adalah: 1. Namun, dalam perkembangannya Desa telah disadari memiliki peran dan potensi yang besar. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,. **) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. (3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik (4). 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan UUPuslitbang Hukum dan Peradilan Menyelenggarakan FGD Penyusunan Naskah Akademik “Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)”. 03 Tahun 2016, setelah menerima permohonan penyelarasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang kini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Naskah Akademik Rancangan Undang –Undang 6 Siapa yang menyusun naskah akademik Pasal 43 UU 12 Tahun 2011 (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden (2). Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaan proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain. 12 Tahun. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU DAN RAPERDA Page 2 (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur Pasal 44 UU 12/2011 (1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik. 2. Komunikasi Publik, Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan. Admin dari blog Berbagai Naskah 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh naskah akademik undang undang dibawah ini. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini. penyusnan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo ini dapat diselesikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. PENDAHULUAN A. bermaksud untuk mendokumentasi materi yang dimuat dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 3. Naskah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur, sistematis, berdasarkan metode tertentu, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil penelitian yang mencerminkan realita fakta di. Surat Permohonan Penyelarasan Naskah Akademik; b. scribd. 23 Tahun 2002, anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa,. DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat UU Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang. 12 Tahun 2012 (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan. Pemantauan pelaksanaan UU PPLH dilaksanakan di 2 (dua) provinsi sebagai berikut: a. Penyempurnaan naskah akademik ini dilakukan melalui proses diskusi Pengurus AIPGI dengan para pimpinan Program Studi Dietisien untuk menghasilkan draft perbaikan naskah akademik. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG KETAHANAN PANGAN DAERAH. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk: 1. NASKAH. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PerlindunganTahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: mengubah kata-kata vijf an twintig gulden. Rancangan Undang - Undang tentang tentang Perubahan Atas Undang - Undang tentang nformas i D a n nsaksi Elektronik d arasan Naskah PHN. Prof. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (2011) tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan. latar belakang b. Mendasarkan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Kepemudaan akan dibahas mengenai empat kajian, yakni: a. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah. B. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Peraturan Daerah 29 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS A. Download. Cyber Law Centre, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi. Walaupun demikian, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. menyimpan rokok baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kajian Asas/ Prinsip, c. H. 3 Tahun 2020. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. c. HN. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara yuridis Desa terintegrasi di dalam pemerintahan daerah yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Naskah Akademik Undang-Undang Teroisme adalah sebuah dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari rancangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. undang - tersebut. Dokumen ini disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan. pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang i. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. 2 Di beberapa kota besar,. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik. penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha yang akan menjadi dasar pemikiran ilmiah pengaturan badan usaha dalam sebuah undang-undang. ” Hasil ujicoba penerapan SPPT-PKKTP menunjukkan bahwa lembaga layanan yang mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mengalami hambatan dalamNASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA ADAT. Ahmad M. Naskah Akademik Rancangan Undang –Undang 6 Siapa yang menyusun naskah akademik Pasal 43 UU 12 Tahun 2011 (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden (2). Jenis. Perlu diakui bahwa naskah akademik ini masih jauh dari sempurna, namun untuk saat ini dinilai telah memadai dijadikan dasar dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang. Penyusunan Naskah Akademik Pembinaan Anak Jalanan (Anjal),Gelandangan,danPengemis(Gepeng)diKotaBontang ini sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubahdenganUndang-UndangNomor15Tahun2011tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Peraturan Daerah 29 PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS A. SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pengarah : K. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Dari potret itu dapat ditentukan apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat (formalizing) atau membuat aturan yang bertentangan. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL BADAN LEGISLASI DPR RI 2014 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas. memproduksi rokok dari jenis apapun 3. Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalahNASKAH AKADEMIS RANCANGAN . Naskah. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat. mengedarkan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung 5. 4. menyimpan rokok baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Identifikasi Masalah Pemasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan. Menjelaskan penentuan kebijakan. Karena itu UU yang hendak disusun ini bukanlah Undang-undang Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tatakelola (governance) Desa atau disebut dengan UU tentang Desa. Naskah akademik ini disusun. NASKAH AKADEMIK[1] RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAFTAR ISI I. N askah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. naskah akademik rancangan qanun secara substansif, ingin menjawab permasalahan di atas. NASKAH AKADEMIK DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2019 . Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang berupa: a. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik sebagai syarat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021. undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. 1 Latar Belakang. 1 Tim Naskah Akademik RUUPaten, Laporan Akhir Paten Tahun 2008, BPHN-Kemenkumham, hlm. Sebagai contoh ketika krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, kemudian 2008 krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun. DASAR HUKUM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Penyusunan undang-undang UU No. Naskah Akademik ini ‒ sebagai karya penelitian hukum ‒ tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan, kritik dan saran dari pembaca, untuk penyempurnaannya. Semoga naskah ini dapat bermanfaat dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. IDENTIFIKASI MASALAH C. Naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data. LANDASAN YURIDIS. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam. Semoga Naskah Akademik tersebut bermanfaat dan dapat menjadi acuan. E. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB) DAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) Disusun Oleh Tim : 1. NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN Tim Penyusun: 1. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian. AP. Ketiga, pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada 2 juta penduduk yang berobat ke luar negeri. NASKAH AKADEMIK DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIANRISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2019 . Mengingat : 1. Konsep Naskah Akademik, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Peraturan Perundang-undangan by mferriska in Types > Legal forms. NASKAH AKADEMIK Rancangan Undang – Undang Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Disiapkan Oleh: Ir. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. HN. Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan. Tahun 1915 lahir Undang-Undang Koperasi pertama kali di negeri jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai Verordening op de Cooperatieve Verenegingen. Terdapat delapan (8) laporan yang keseluruhannya dibingkai dalam tiga tema besar, yakni (1) kelembagaan agraria; (2) ilmu agraria lintas disiplin; (3) hubungan keagrariaan. Berikut adalah Naskah Akademik untuk RUU Kebudayaan yang sedang dalam proses legislasi di DPR RI. Sumber : pt. Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan merupakan “Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. 1. Undang Bagi Hasil Perikanan. 5. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan. Ardito Ramadhan, Kristian Erdianto. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten saat ini dan masa mendatang sebagian materi dirasakan. Latar Belakang Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 telah memuat tujuan Negara. Tim Redaksi. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan,Hasil program kodifkasi itu berupa dokumen Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu: Penyatuan UU No 32/2004, UU No 12/2008, UU No 42/2008, UU No 15/2011, dan UU No 8/2012, serta Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, yang bisa diunduh melalui Kami bersyukur, dokumen. Pengawasan; Norma yang dapat dibuat : 1.